Arsip Kategori: Berita

Penyuluhan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) Tahap I

Selasa, 9 Feb 2016.

Penyuluhan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) di Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2016 di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada para peserta penyuluhan dan instansi terkait tentang bentuk-bentuk pekerja terburuk anak bahwa anak tidak boleh bekerja. Kegiatan tersebut juga sebagai sarana pengawasan, perlindungan, dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sehingga memahami tentang arti penting memberikan perlindungan terhadap pekerja anak.

Peserta kegiatan BPTA tahun ini diikuti sebanyak 80 orang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, orang tua pekerja anak, dan instansi kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penjelasan secara klasikal dalam hal ini penyampaian materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo dengan para peserta penyuluhan BPTA.

Peserta BPTA Tahap 1

Perayaan Grebeg Suro dan Festival Reyog Nasional XXII Tahun 2015 ” Wujud Pelestarian Budaya dan Promosi Potensi Wisata Daerah”

Rabu (14-10-2015)

12144948_976335212423493_8633561938565657041_n

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kirab pusaka dalam rangka perayaan grebeg suro  dibanjiri masyarakat baik dari dalam dan luar kabupaten Ponorogo. Sejak sebelum tengah hari masyarakat mulai membanjiri jalan-jalan yang akan dilintasi oleh peserta kirab.

Kirab yang dilakukan sejauh 7 Km dari makam Batoro Katong menuju kantor bupati Ponorogo (Paseban) ini merupakan simbol perpindahan pusat pemerintahan Ponorogo dari Kota lama ke Kota baru. Perpindahan ini ditandai dengan diusungnya 3 Pusaka utama
kabupaten Ponorogo yaitu Sabuk Cinde Puspito, Payung Songsong Tunggul Wulung dan Tombak Tunggul Nogo

kirab-pusaka-grebeg-suro-2015-2Sebelum dikirab tiga buah pusaka yang menjadi simbol pengagem (pegangan) Pemerintah Ponorogo di masa lalu ini, terlebih dahulu dilakukan prosesi pengambilan pusaka dari tempat penyimpanannya, di halaman petilasan (makam) “Batoro Kathong”, yang berada di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, yang dianggap kota lama Kabupaten Ponorogo. Setibanya di Paseban Alun-alun Ponorogo ketiga pusaka itu dijamas (dicuci) dengan air kembang yang diambil dari 7 sumber keramat.

Kirab pusaka diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, baik dari pemerintah daerah, BUMD, sekolah dan perguruan tinggi, yang merupakan ilustrasi kejayaan pemerintahan Kerajaan Wengker pada masanya.

 

11224418_977095412347473_6603432226898830734_n

 

 

Thanks To :

Wakoka News

Facebook SEMUA Tentang Ponorogo

 

(Admin)

Kegiatan Koordinasi Dan Sosialisasi Bencana

P1000391

Senin (28/09) bertempat di Hotel Tlogo Rejo Kecamatan Ngebel diadakan Kegiatan koordinasi dan sosialisasi bencana yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kabupaten Ponorogo Bapak DR. Drs. AGUS PRAMONO, MM. yang peserta kegiatan ini dihadiri oleh seluruh camat se kabupaten Ponorogo, dan instansi terkait ( BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan DPPKAD) dengan nara sumber Ir. Sarjoko Lelono, M.Kes dan Sorja Koesuma SE, MM dari Pusat Studi Bencana Universitas Negeri Surakarta.

P1000457 P1000449

(admin)

Menaker Ingatkan Pelajar dan Mahasiswa agar Siapkan Kompetensi Kerja

Jumat, 25menaker-ingatkan-pelajar-dan-mahasiswa-agar-siapkan-kompeten September 2015

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan para pelajar Indonesia, baik di tingkat sekolah
menengah atas (SMA/SMK) maupun mahasiswa perguruan tinggi  agar melengkapi diri dengan  sertifikasi dan kompetensi kerja agar bisa bersaing dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

“Dalam era penerapan MEA akhir tahun nanti, lulusan pelajar maupun alumni perguruan tinggi dituntut melengkapi diri dengan sertifikasi kompetensi kerja agar mampu bersaing dengan pekerja dari Negara ASEAN lainnya, “ kata Menaker  Hanif di Jakarta pada Jumat (25/9).

Hal tersebut diungkapkan Hanif seusai menyaksikan menyaksikan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) penyaluran kerja lulusan SMK/MA Maarif se-Kebumen di SMK Maarif 1 Kebumen, Jawa Tengah pada Rabu (23/9) petang.

Hanif mengatakan dalam era MEA 2015, mobilitas pasar kerja di kawasan ASEAN akan semakin terbuka dan bebas. Hal ini akan berdampak terbukanya peluang sekaligus persaingan kerja yang semakin ketat antarnegara-negara ASEAN. Orientasi kebutuhan tenaga kerja saat ini sudah bergeser dari gelar akademis ke kompetensi kerja.

“Syarat formal pendidikan memang penting. Tapi kompetensi akan lebih diutamakan ketimbang gelar. Jadi sekarang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berpengalaman, punya keahlian, lulus uji kompetensi dan mendapat sertifikat kompetensi. Inilah yang bisa masuk pasar kerja internasional,’’ kata Hanif.

Hanif menambahkan seiring pelaksanaan MEA kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pemintaan pasar kerja industri masih sangat banyak. Oleh karena itu harus dipersiapkan calon tenaga kerja yang siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara Asean lainnya.

“Angkatan kerja berlatar pendidikan formal tinggi atau setidaknya SMA berpeluang sama dengan lulusan SD atau SMP yang dibekali sertifikasi dan kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Yang penting, dalam era MEA ini adalah kualtias SDM yang baik,” kata Hanif.

Hanif mengatakan selama ini banyak lulusan SD, SMP,SMA/SMK dan perguruan tinggi  yang masih berusia produktif namun kesulitan memasuki pasar kerja. Karena itu harus dilengkapi dengan kompetensi dan keterampilan kerja sehingga siap terserap pasar kerja dengan lebih cepat.

“Jangan terlalu mengandalkan ijazah. Pasar kerja industri juga tidak terlalu mensyaratkan pendidikan formal. Mereka lebih mempertimbangkan calon tenaga kerja yang memiliki  kompetensi dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan,” kata  Hanif.

Syarat Di BLK

Ditambahkan Hanif, pihaknya telah juga mengeluarkan imbauan serupa kepada seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia menampung pekerja maupun calon pekerja terampil tanpa mensyaratkan ijazah sekolah minimal SMA/SMK

“Untuk mengembangkan jumlah maupun kualitas tenaga kerja lokal, maka BLK harus menampung pekerja maupun calon pekerja yang tidak berdasarkan ijazah sekolah formal baik SMA maupun SMK, namun berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Hanif.

Pelatihan Kerja

Untuk membantu para pelajar dan lulusan perguruan tinggi yang ingin menambah kompentensi kerjanya, Kemnaker telah menyiapkan 276 Balai-balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia. 14 diantaranya adalah BLK milik Kemnaker sedangkan sisanya 262  dimiliki pemda provinsi dan Kab/kota.

Pola pelatihan di BLK-BLK  akan ditekankan pada jenis pelatihan sesuai yang dibutuhkan industri di daerah masing-masing. Seperti pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, bahasa asing, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan, serta lainnya.

Bahkan saat ini persyaratan kepesertaan pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di seluruh Indonesia harus dipermudah. Semua lulusan pendidikan mulai dari yang terendah yaitu Sekolah dasar (SD) dan SMP  akan diperbolehkan ikut pelatihan kerja di BLK.

“Kita ubah persyaratan minimal SMA atau SMP baru bisa mengikuti pelatihan di BLK ,agar semua angkatan kerja dapat mengakses pelatihan kerja yang diselenggarakan di BLK  tanpa syarat pendidikan formal yang ketat. “kata Hanif.

Menaker Hanif  juga mengatakan dalam  era MEA harus dilakukan peningkatkan daya saing SDM  diterapkan melalui percepatan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional  Indonesia (SKNNI) agar profesi dan kebutuhan di seluruh sektor kerja kita mendapatkan pengakuan dunia internasional.

Selain itu, kata Hanif, pemerintah pun mempercepat pemberlakuan sertifikasi kompetensi kerja bagi pekerja Indonesia yang diakui secara nasional dan internasional.

 

“Kita menggerakkan balai latihan kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk menyiapkan dan mempercepat sertifikasi kompetensi kerja bagi para pekerja Indonesia sehingga mampu bersaing dengan pekerja dari negara lain, “kata Hanif.

Sumber : Kemenaker RI

Forum Keserasian Sosial Nasional Berbasis Kearifan Lokal

Senin (28/9) Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Andi ZA Dulung memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan Pemantapan Koordinator Provinsi, Kab/Kota dan Pendamping Verifikasi Proposal Forum Keserasian Sosial Tahun 2015 di Hotel Singgasana Makassar.

1

Dalam kesempatan itu Mensos meminta kepada Dirjen Linjamsos supaya institusionalisasi
dari Forum Keserasian Sosial ini lebih dikuatkan dengan struktur yang terstratifikasi pada tingkat nasional, provinsi, kab/kota, kecamatan, kelurahan dan desa. Ini menjadi penting karena kalau ada Forum Keserasian Sosial maka perlu mitra untuk membangun komunikasi.

Sesuai UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, ada mandat yang diwenangkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kab/Kota bersama pranata adat dan pranata sosial. Pada posisi kuatnya status kelembagaan ini dan mandat UU tentang penanganan konflik sosial, maka pada pertemuan di Surabaya bulan lalu, koordinasi di Kementerian Sosial antara Dit. PSKBS dengan Dirjen Linjamsos, akhirnya sepakat bersama dengan peserta mendeklarasikan Forum Keserasian Sosial Nasional.

2

Oleh karena itu yang kita kukuhkan adalah Care Taker-nya dengan harapan dalam waktu maksimal 60 hari sudah bisa menentukan para guru bangsa yang kredibilitas dan aksesbilitasnya tinggi, bisa kita hadirkan kembali untuk mendapatkan proses pengukuhan sebagai Forum Koordinasi atau Forum Komunikasi dari Forum Keserasian Sosial Nasional” ujar Mensos.

Disampaikan pula oleh Mensos, bahwa saat ini kita sedang bersiap-siap untuk menata harmoni sosial diantara seluruh warga bangsa yang kebetulan seka
rang ini ada 267 bupati, walikota dan gubernur yang akan melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Harus dilakukan proses deteksi dini terhadap konflik sosial yang
bisa terjadi saat pelaksanaan pilkada nanti. Ini akan lebih efektif sesuai dengan program kita yang berbasis desa dan kelurahan, karena penanganan konflik sosial ini basisnya desa dan kelurahan.

Kementerian Sosial sedang menyiapkan berbagai Sumber Daya Manusia untuk layanan s533penandatanganan_mouosial yang oleh UU Pemerintah Desa sudah masuk dalam 6 layanan dasar. Dan sudah dilayangkan surat pada Mei lalu kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa UU Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang menempatkan sosial menjadi satu dari enam layanan dasar, maka sudah saatnya Dinas Sosial Tingkat II Kab/Kota harus melaksanakan fungsi tunggal, tidak bisa digandeng-gandeng fungsi sosialnya dengan yang lain.

Selain itu, juga dilaksanakan penandatangan MoU tentang Pengadaan Konselirasi Psikososial antara Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Regional V Sulewesi, Dr. Abdul Hayat, M. Si dengan Tokoh Psikologi Universitas Makassar Profesor Muhammad Zuhpri. Penandatangan MoU disaksikan oleh Menteri Sosial dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Sumber : Kemensos RI