PENYELESAIAN SURAT SURAT/ KASUS TKI/PMI

NAMA : Robiah

ALAMAT : Tonatan

Melaporkan permasalahan surat surat yang lama hilang/ dicari dikarenakanPT yang memberangkatkan TKI/ PMI tersebut sudah tidak aktif kembali. Pihak Tim beserta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo secara bersama sama menyelesaikan permasalahan tersebut di Kantor Tenaga Kerja dengan dibantu oleh petugas lapangan yang dulunya pernah bekerja di PT yang telah menyalurkan TKI/ PMI tersebut.

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2018

  • LATAR BELAKANG

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan, pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, dengan ketentuan sebagai berikut :

THR Keagamaan diberikan pada :

  1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (Satu) bulan secara terus menerus.
  2. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Besaran THR Keagamaan diberikan :

  1. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.
  2. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan : masa kerja X 1 (satu) bulan upah                                                                                                                        12

Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung :

  1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir hari raya keagamaan.
  2. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (duabelas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

  • DASAR HUKUM
  1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan.
  2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tetang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
  3. Surat Edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/4809/108.4/2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2018.
  • BENTUK KEGIATAN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo membentuk Pos Komando Satuan Tugas (POSKOSATGAS) yang mempunyai tugas menerima laporan keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan. Adapun Posko tersebut berada di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo   ( Bidang Hubungan Industrial) Jl. Budi Utomo No.12 Ponorogo, Telepon (0352) 481 931.

Personil Tim Satgas Posko Satgas Peduli Lebaran Tahun 2018
Petugas Pelayanan Pengaduan Keluhan Thr Keagamaan 2018

 

Pemberdayaan TKI/ PMI Purna di Desa Lembah, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Ex TKI/ PMI Purna di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 21-24 Mei 2018. Kegiatan tersebut  merupakan kegiatan yang berbasis wirausaha untuk menuju masyarakat yang mandiri melalui pelatihan membatik.

 

Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ex TKI Desa Wayang, Kecamatan Pulung

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan ex TKI yang berada di Kabupaten Ponorogo. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo mengadakan Sosialisai Pemberdayaan Masyarakat dan Ex TKI di Desa Wayang, KecamatanPulung pada Tanggal 15 Mei 2018.

Suasana acara Sosialisasi Masyarakat, yang didampingi oleh perangkat Desa Wayang, bersama TNI dan Polri

Pengembangan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja Berbasis Penguatan Pembinaan Dan Pembimbingan Dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan Tahun 2018

Demi meminimalisir jumlah perselisihan di dalam perusahaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, khusunya Bidang Hubungan Industrial telah melaksanakan pertemuan dengan berbagai pemilik perusahaan di Kabupaten Ponorogo. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2018 bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Maesa Jl. KH. Ahmad Dahlan No 82A. Dengan terlaksananya pertemuan tersebut, diharapkan perusahaan diPonorogo yang telah memenuhi syarat dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dapat membuat dan menerapkannya dalam pemenuhan syarat hubungan kerja, sehingga akan dapat meminimalisir jumlah perselisihan di dalam perusahaan.

 

dari kiri, Kabid Hubungan Industrial, Kepala Dinas Kabupaten Ponorogo, Kasi Syarat kerja dan Kesejahteraan Kerja

#HubunganIndustrial #HI #DisnakerKabPonorogo


Dokumen

PENJEMPUTAN DAN PENYERAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) / TKI LUAR NEGERI DARI MALAYSIA DIKARENAKAN SAKIT

PENJEMPUTAN DAN PENYERAHAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) / TKI LUAR NEGERI DARI MALAYSIA

KEPADA KELUARGA DI DESA SEMANDING, KECAMATAN JENANGAN

TANGGAL 10 MEI 2018


 

NAMA             : Sdri. YANTI

UMUR             : 58 Tahun

Dikarenakan  : Sakit Stroke

Bekerja Selama 20 Tahun di Malaysia

 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN KERJA BAGI PENCARI KERJA KEJURUAN MENJAHIT, BORDIR DAN OBRAS

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN KERJA BAGI PENCARI KERJA KEJURUAN MENJAHIT, BORDIR DAN OBRAS

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KABUPATEN PONOROGO 

TAHUN ANGGARAN 2017

 


I. MAKSUD  DAN  TUJUAN

  1.  Meningkatkan  kualitas  dan  kemampuan  ketrampilan  bagi  pencari  kerja.
  2.  Mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya  Jiwa  berwirausaha.
  3.  Menciptakan  lapangan  kerja  baru  dan  dapat  menyerap  tenaga kerja  yang  pada   akhirnya  dapat  mengurangi  pengangguran.
  4.  Meningkatan  kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya.

 

II. DOKUMENTASI