UJI KOMPETENSI MENJAHIT

 

UJI KOMPETENSI MENJAHIT

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PONOROGO

 

I. LATAR BELAKANG

Seperti kita melalui didalam UU No. 13 Tahun 2003 bahwa dalam Pelaksaan Pembangunan Nasional, Tenaga Kerja Mempunyai Peranan dan Kedudukan Yang Sangat Penting Sebagai Pelaku dan Tujuan Pembangunan.

Dengan Peranan dan Kedudukan Tenaga Kerja, diperlukan Pembangunan Ketenagakerajaan Untuk Meningkatakan Kualitas Tenaga Kerja dan peran Sertanya Dalam Pembangunan Serta Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Keluarganya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Pembangunan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan dalam upaya menciptakan Lapangan Kerja dan Mengurangi jumlah Pengangguran serta Pembangunan Sumber Daya Manusia yang diarahkan pada pembentukan Tenaga Kerja Profesional Yang Mandiri, Beretos Kerja Tinggi dan Produktif.

TANTANGAN DAN KENDALA :

  • Liberalisasi Pasar Global dalam Lingkup Intenasional ( WTO ), Lingkup Regional ( APEC ), dan Lingkup Sub – Regional ( ASEAN ).
  • Dalam WTO Ada kesempatan Untuk Mobilitas Tenaga Profesional dan dalam ASEAN Ada Kesepakatan untuk MRA ( Mutual Recognition Arrangement ).
  • Relevansi dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan masih kurang sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja dan Persyaratan jabatan serta Perkembangan Teknologi.
  • Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan program Sertifikasi Kompetensi Masih Lemah yang Mengakibatkan Terjadinya Inefisiensi Pengangguran sumber Daya Pelatihan Secara Nasional.
  • Masih Rendahnya Kesadaran Akan Pentingnya Pelatihan dan Penghargaan Terhadap Hasil Pelatihan Keahlian dan Ketrapilan dikalangan Masyarakat dan Pengusaha.
  • Dukungan Lembaga Keuangan terhadap kegiatan Pelatihan dan Program Sertifikasi Kompetensi Masih Sangat Terbatas.

PELUANG :

Kebutuhan dan Permintaan Luar Negeri Untuk Tenaga Kerja Berkualitas ( Memiliki Sertifikat Kompetensi ) Semakin Meningkat Terutama Untuk Sektor – Sektor Migas, Manufaktur, Transportasi, Konstruksi, dan Kesehatan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Tenaga kerja Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja yang Berkompetensi Kerja adalah dengan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kerja diharapkan dapat pengakuan kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.

 

II. DASAR HUKUM

  1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
  2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
  3. Peraturan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Nasional di Daerah.
  4. Perturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.
  6. DPPA SKPD Tahun Anggaran 2017 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo Nomor : 2.01.01.01.15.06.5.2 Tanggal : 16 Mei 2017.

 

III. DOKUMENTASI

 

 

 

 

PEMBERANGKATAN CALON TRANSMIGRAN

PEMBERANGKATAN CALON TRANSMIGRAN

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017

 

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi JawaTimur Nomor : 475,1/956/2917  tanggal 11 Agustus 2017.  Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo telah memberangkatkan Cal;on Transmigran menuju Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Modapuhi SP 1 Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara sebanyak 2 (dua) Kepala Keluarga (KK)  5 Jiwa dengan rincian sebagai  berikut :

I. Target tahun 2017   : 2 KK

Realisasi                   : 2 KK

 

II. Tujuan                     : UPT . Modapuhi SP1 Kabupaten Kepulauan  Sula Propinsi Maluku Utara

Debarkasi                : Surabaya

Jenis Transmigrasi  : Umum

Target                       : Tahun 2017

Daerah asal             :

  1. Desa Semanding Kecamatan Kauman 1 KK = 3 Jiwa
  2. Desa Wagirlor Kecamatan Ngebel 1 KK = 2 Jiwa

 

III. KlasifikasiUmur KK

20 – 29   :  – orang

30 – 29   :  – orang

40 – 49   :  2 orang

 

IV. Klasifikasi Umur KK dan anggota keluarga

umur

LakiLaki Perempuan Jumlah

  0  –  9

1 1

10  –  19

20  –  29

30  –  39

2

2

40  –  49 2

2

Jumlah 2 3

5

 

V. Klasifikasi Pendidikan

    Sarjana

:

–   orang

    SMA

;

1  orang

    SMP

:

1  orang

    SD

:

2  orang

    BS

:

1  orang

    Jumlah

;

5  orang

 

Vi. Klasifikasi Pendidikan

    Sarjana

:

–   orang

    SMA

;

1  orang

    SMP

:

1  orang

    SD

:

2  orang

    BS

:

1  orang

    Jumlah

;

5  orang

 

VII. Lain – lain

Penganut Agama Islam : 5 orang
Penganut Agama kristen ; –    orang
Penganut Agama Katholik : –  orang
Peserta KB : 2 orang

 

Pelepasan pemberangkatan calon Transmigran oleh kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo

 

Pengawal rombongan calon Transmigran menuju Asrama Transito Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur oleh Staf Dinas Tenaga Keja Kabupaten Ponorogo.

KUNJUNGAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI DALAM RANGKA MIGRAN DAY (HARI BURUH INTERNATIONAL) DI PONOROGO

KUNJUNGAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI

DALAM RANGKA MIGRAN DAY (HARI BURUH INTERNATIONAL)

DI PONOROGO

TANGGAL 18 DESEMBER 2017


 

I. UMUM

Dalam rangka memperingati dan merayakan Hari Buruh International Tahun 2017 Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri melakukan kunjungan ke Kabupaten Ponorogo. Dalam kunjungan tersebut ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan diantaranya :

  1.  Peletakan batu pertama perumahan TKI
  2.  Sarasehan bersama Calon TKI, Purna TKI, Keluarga TKI, Lembaga Peduli TKI dll
  3.  Kunjungan ke Desa Migran Produktif (Desmigratif)

 

II. URAIAN

  1. Untuk memberikan kesejahteraan dan keringanan khususnya kepada para Calon TKI, TKI, Purna TKI dan Keluarganya dalam rangka kenyamanan bertempat tinggal, melalui inisiatif para paguyuban purna TKI dan pengembang di Ponorogo akan dibuka perumahan yang diperuntukkan bagi para TKI dan keluarganya. Oleh karena itu pada perayakan Hari Buruh International 2017 (Migran Day) Menteri Ketenagakerjaan (Hanif Dakiri) mencanangkan peletakan batu pertama pertanda pembangunan perumahan akan dimulai. Adapun lokasi perumahan berada di Kelurahan Cokromenggalan Kec.Ponorogo
  2. Dalam memujudkan peningkatan perlindungan dan kenyamanan bekerja bagi para TKI diadakan Sarasehan dengan Tema Perlindungan Bagi Pekerja Migran (TKI) yang diadakan di Padepokan Reyog (Gedung Kesenian) yang dihadiri oleh para Calon TKI, Purna TKI, Keluarga TKI, Lembaga Peduli TKI dll.
  3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya peningkatan informasi layanan migran (bekerja ke luar negeri) dan kesempatan berusaha Menteri Ketenagakerjaan RI (Hanif Dakiri) juga meninjau Rumah Layanan Desmigratif (Desa Migran Produktif) yang berada di Desa Paringan Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan temu muka yang dihadiri oleh Forpimka, Perangkat Desa, Tokoh Agama, Para sesepuh Desa dan masyarakat. Dalam acara ini juga dilakukan wawancara dengan para peserta yang menliputi potensi desa serta solusi-solusi pemecahannya. Pada kesempatan ini Menteri Tenaga Kerja (Hanif Dakiri) memberikan bantuan kepada masyrakat usaha dan karang taruna masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,-

 

1. PELETAKAN BATU PERTAMA PERUMAHAN TKI DAN KELUARGA TKI DI KEL. COKROMENGGALAN KEC. PONOROGO OLEH MENTERI KETENAGAKERJAAN (18 DESEMBER 2017)

 

2. SARASEHAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI BERSAMA CALON TKI, PURNA TKI  DAN KELUARGA TKI DI GEDUNG PADEPOKAN REOG DENGAN MENTERI  KETENAGAKERJAAN DALAM SUASANA SANTAI (LESEHAN), FAMILIER BERNUANSA ALAMI (18 DESEMBER 2017)

 

3. KUNJUNGAN MENTERI KETENAGAKERJAAN KE RUMAH DESA MIGRAN PRODUKTIF (DESMIGRATIF) DAN PENYERAHAN BANTUAN SARANA USAHA SECARA SIMBOLIS KEPADA KELOMPOK WIRAUSAHA PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI DI DESA PARINGAN KEC. JENANGAN PONOROGO

KEGIATAN SOSIALISASI PERGUB JATIM NO 75 TAHUN 2017

KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG UPAH MINIMUM

KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2018


 

I. DASAR HUKUM

  1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Maksud
    Maksud dari kegiatan ini adalah :
  • Untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan upah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga akan terwujud penghasilan yang layak dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan tidak mengabaikan peningkatan produktifitas serta kemajuan perusahaan.
  • Agar pekerja dan pengusaha mengetahui nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.509.816,12,- perbulan serta dapat dilaksanakan di masing – masing perusahaan terhitung mulai tanggal  1 Januari 2018.
  • Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten Tahun 2018 untuk dapat segera mengajukan penangguhan pelaksanaan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan yang berlaku.

 2. Tujuan   

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

  • Terwujudnya upaya – upaya perlindungan upah bagi para pekerja, sehingga akan terjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya yang pada akhirnya akan tercipta ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha ditingkat perusahaan.

 

III. PESERTA / SASARAN

Karena terbatasnya anggaran dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pergub Jatim Nomor 75 Tahun 2017, maka Dinas Tenaga Kerja hanya mampu mengundang sebanyak 100 orang baik Pengusaha maupun Pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

 

IV. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Sosialisasi Pergub Jatim Nomor 75 Tahun 2017 dilaksanakan pada pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 bertempat di Hotel Maesa, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 82A Ponorogo.

 

V. BENTUK SOSIALISASI

a. Ceramah dan Tanya jawab classical

Dalam hal ini Narasumber menyampaikan materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab.

b. Surat Edaran

Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga dibagikan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 75 Tahun tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2018.

c. Dibagikan Surat Edaran yang berisikan kepatuhan untuk membayar sesuai besaran UMK.

 

VI. MATERI DAN NARASUMBER

Adapun Narasumber pada kegiatan ini adalah :

  1. MUHLISON FAHTAWI, ST, M.Si dengan materi Komponen terkait survey KHL
  2. KURNIASARI, S.T. dengan materi Penjelasan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  3. BUDI MADYANTORO, S.H. dengan materi Pengupahan Secara Umum

 

                            

                 

                                

(suasana kegiatan Sosialisasi Pergub Jatim No 75 Tahun 2017)

BIMBINGAN  TEKNIS  PENGELOLAAN   LEMBAGA  PELATIHAN

 

BIMBINGAN  TEKNIS  PENGELOLAAN   LEMBAGA  PELATIHAN”

BAGI   PENGELOLA   LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA ( LPKS )

DAN   BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI ( BLKLN )

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

DI  KABUPATEN  PONOROGO  TAHUN  2017


 

  1. LATAR BELAKANG.

Bahwa  berdasarkan  Strategi  dan  Kebijakan  Daerah   Kabupaten  Ponorogo,  Pembangunan    Ketenagakerjaan yang dilaksanakan dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan mengurangi  jumlah pengangguran serta Pembangunan Sumber Daya Manusia yang diarahkan  pada pembentukan  tenaga  kerja  profesional  yang  mandiri,  beretos  kerja  tinggi  dan  produktif. Oleh  sebab  itu,   maka  Peranan  Lembaga  Pelatihan  Kerja  Sangat  Strategis.

Upaya Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  melalui  Dinas Tenaga  Kerja  Kabupaten  Ponorogo  dalam  Pembinaan  dan  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Manusia  /  Pelatihan   dan  dalam  rangka  meningkatkan  Peran,  Fungsi, Tugas  dan  Tingkat  Kwalifikasi  Kemampuan  dari  pada  Pengelola  Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri adalah dengan memberikan Bimbingan  Teknis  Pengelolaan Lembaga  Pelatihan.

II. DASAR  HUKUM

  1. Undang – Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.
  2. Peraturan Pemerintah R.I.  Nomor  31  Tahun  2006  tentang  Sistem  Pelatihan Kerja Nasional.
  3. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja   dan  Transmigrasi    Nomor   11    Tahun   2013    tentang   Pedoman  Sitem  Penyelenggaraan Pelatihan  Kerja  Nasional  di  Daerah.
  4. Peraturan  Daerah  Kabupaten Ponorogo  Nomor  6  Tahun 2016  tentang  Pembentukan  dan   Susunan  Perangkat  Daerah.
  5. Peraturan Bupati Ponorogo  Nomor  72  Tahun  2016  tentang Kedudukan Susunan Organisasi,   Uraian Tugas,  Fungsi  dan  Tata Kerja  Dinas Tenaga Kerja.
  6. DPPA SKPD  Tahun  Anggaran  2017   Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten Ponorogo      Nomor  :    2.01.01.01.15.06.5.2   Tanggal  :  16  Mei  2017.

 

III.  MAKSUD  DAN  TUJUAN.

a. Meningkatkan  Pengetahuan Teknis Pengelola LPKS dan BLKLN.

b. Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan Teknis Pengelola LPKS dan BLKLN..

c. Dapat mempersamakan   persepsi   dan   dapat  melaksanakan   pelatihan kerja berorientasi pada  Standard Kompetensi,  Kurikulum  dan  Silabus  serta  Uji Kompetensi.

d. Mengetahui dan  mengerti  Peran,  Fungsi  dan Tugas serta  tingkat  kwalifikasi   yang  harus dimiliki  tenaga  pengelola  pelatihan.

e. Mengetahui dan  mengerti  ketentuan  mengenai  materi uji,  metode uji,  tempat uji,  asesor kompetensi  serta  penilaian  hasil  uji  kompetensi.

f. Dapat  Memberikan   Indikas i  yang   jelas   mengenai   Kinerja,   Kondisi  dan  Standar yang diharapkan,  Mengidikasikan Tujuan Pelatihan, Menganalisa Kompetensi Kerja  dan Unit-Unit Kompetensi yang dibutuhkan Mencakup  Pengetahuan, Keterampilan  dan Sikap Kerja   serta Instrumen Penilaian Terhadap Tujuan Pelatihan.

g. Mengetahui akan pentingnya Kualitas dan Status LPK.

h. Mengetahui dan mengerti tata cara dan sanksi bila terjadi pelanggaran.

i. Dapat  memperoleh  gambaran yang jelas  tentang  sumber daya pelatihan yang dimiliki yang akan diberdayakan secara efektif  dan efisien sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai secara kuantitatif dan kualitatif.

j. Mengetahui  kesenjangan antara  tujuan kebutuhan program pelatihan yang  seharusnya atau yang akan dicapai dibandingkan dengan keadaan nyata sumber- sumber  yang ada.

k. Mengetahui Pengenalan   diri   sendiri,   meningkatkan    jiwa   seseorang  untuk  mendorong mengerjakan  tugas  sebaik  mungkin  guna  mencapai   prestasi maximal.

l. Mengetahui dan  mengerti  dalam  pelaporan  serta  hak  dan  kewajibannya.

 

IV.  SASARAN  DAN  PELAKSANAAN.

  • Peserta  Bimtek  berjumlah  40  orang  dari  Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ( LPKS ) dan  Balai Latihan Kerja Luar Negeri  ( BLKLN )   di  Kabupaten Ponorogo   dibawah   Pembinaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.
  • Pelaksanaan Bimbingan Teknis  bertempat di Hotel “NDALEM KATONG”,   Jalan  Batoro  Katong Nomor  134  Ponorogo,  selama  120 ( seratus dua puluh )  Jam Pelatihan.

 

V.  FOTO  DOKUMENTASI.

        

 

 

 

PROGRAM TRANSMIGRASI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

PROGRAM TRANSMIGRASI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

 

 I. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk terpadat setelah Cina, India, Uni Sofyet, dan Amerika Serikat. Dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, 60% nya tinggal di pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 7% dari luas daerah Indonesia. Oleh karena itu, ada upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Upaya yang dilakukan adalah transmigrasi

Transmigrasi sudah dikenal sejak tahun 1905, pada masa pendudukan Belanda. Desa Gedong Tataan di Lampung merupakan basis pertama kolonisasi petani Jawa di daerah luar pulau Jawa . Transimgarasi mempunyai arti sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menetap yang berguna dalam kepentingan pembangunan nasional yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang

Transmigrasi Ada dua macam, yaitu ;

a. Transmigrasi umum adalah Transmigrasi yang seluruh biayanya pelaksanaannya ditanggung oleh pemerintah

b. Transmigrasi swakarsa Mandiri ( TSM ) secara harfiah adalah Transmigrasi  yang dilaksanakan atas dorongan sendiri, dengan kemauan dan  biaya

ditanggung sendiri oleh  peserta Transmigrasi

 

1. Sejarah Transmigrasi di Indonesia

Transmigrasi di Indonesia telah dikenal sudah lama yaitu sejak tahun 1905. Transmigrasi penting bagi pembangunan nasional.

Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan.

Transmigrasi berfungsi untuk mempercepat perubahan pengelompokan dan penggolongan manusia dan membentuk jalinan hubungan sosial dan interaksi sosial yang baru.Transmigrasi yang biasa digunakan di Indonesia adalah transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Pola transmigrasi yang digunakan dibagi menjadi beberapa variabel menurut bidang usahanya, menurut pembiayaannya, dan menurut tipe dan lokasi.

Walaupun transmigrasi sudah berjalan lama, transmigrasi tetap memicu timbulnya pengaruh-pengaruh terhadap daerah transmigrsi. Pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh baik maupun pengaruh buruk bagi masyarakat asli dan pendatang. Berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat asli, benturan budaya antara masyarakat asli dan pendatang, dan konflik yang terjadi atas kepemilikan lahan. Hal tersebut tidak hanya dirasakan dalam bidang ekonomi, namun juga dibidang politik.

Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Kritik mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal. Program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekcokan, termasuk juga bentrokan antara pendatang dan penduduk asli setempat.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut :

  1. Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
  2. Mendukung kebijakan energi alternatip (bio-fuel)
  3. Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia
  4. Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
  5. Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah ( KSAD ) pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA).

 

II. DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972)
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973), ditambah beberapa Keppres dan Inpres pendukung.

 

Syarat untuk menjadi Transmigran :

  1. Warga Negara Indonesia adalah setiap warga negara yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. Berkeluarga dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga.
  3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
  4. Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali diatur lain dalam perjanjian kerjasama antar daerah.
  5. Belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dimana pendaftar berdomisili.
  6. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
  7. Memiliki keterampilan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antar daerah.
  8. Menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagai transmigran.
  9. Lulus seleksi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Tim yang diberikan wewenang untuk melaksanakan seleksi.

 

Hak Hak Transmigran

Memperoleh bantuan dari Pemerintah berupa;

a. Informasi seluas luasnya tentang kesempatan kerja dan peluang usaha serta informasi lain tentang lokasi tujuan Transmigrasi.

b. Pendidikan dan Pelatihan persiapan , pembekalan dan pelayanan pengangkutan ke lokasi Transmigrasi ke lokasi tujuan.

c. Lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik.

d. Sarana produksi dan atau sarana usaha.

e. Sanitasi dan sarana air bersih

f. Catu pangan hingga transmigran mampu berproduksi atau mendapat penghasilan

g. Bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha.

h. Fasilitas pelayanan umum pemukiman.

i. Bimbingan dan pelayanan social kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan.

 

PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA MELALUI PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI (TKM)

PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

MELALUI PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI (TKM)

 I. UMUM

Kementerian Ketenagakerjaan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengurangi angka pengangguran dan penciptaan usaha salah satunya adalah melalui Program Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Adapun sasaran/obyek Program Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sangat bervariatif antara lain TKI Purna, Keluarga TKI, TKI Bermasalah, Masyarakat/Pencari Kerja Usia Muda dll.

 

II. PENGERTIAN

Tenaga Kerja Mandiri adalah suatu program kegiatan pengembangan dan perluasan kerja yang dilakukan kepada masyarakat yang telah memiliki embrio uasaha secara berkelompok.

Kegiatan ini di lakukan secara bertahap :

  1. Sosialisasi Kegiatan
  2. Pembekalan kepada peserta
  3. Praktek
  4. Pemberian Bantuan Sarana Usaha

 

III. PELAKSANAAN

Program Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) telah dilaksanakan pada  :

  1. Tahap I Tanggal 4, 5, 6 September 2017
  2. Tahap II Tanggal 13, 14, 15 September 2017
  3. Tahap III Tanggal 25, 26, 27 September 2017
  4. Tahap IV Tanggal 4, 5, 6 Oktober 2017

 

IV.TEMPAT DAN LOKASI KEGIATAN

  1. Desa Paringan Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo
  2. Desa Kemiri Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo

 

V. PENDANAAN

Program Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun 2017 di Kabupaten Ponorogo dibiayai melalui Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2017.

 

1. PELATIHAN /PEMBEKALAN KEGIATAN TENAGA KERJA MANDIRI (TKM) KEWIRAUSAHAAN BAGI TKI PURNA DAN KELUARGA TKI DI DESA PARINGAN DAN KEMIRI KEC. JENANGAN PONOROGO

       

       

      

     

 

2. PRAKTEK KEGIATAN TENAGA KERJA MANDIRI (TKM) KEWIRAUSAHAAN BAGI TKI PURNA      DAN KELUARGA TKI DI DESA PARINGAN DAN KEMIRI KEC. JENANGAN PONOROGO

 

 

 

 

MEKANISME PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN

MEKANISME PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN

  1. PENGERTIAN
  2. Upah adalah Hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
  3. Upah Minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap.
  4. Formula penetapan UMK, sesuai pasal 44 PP No 78 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

UMn = UMt + (UMt X (Inf t %+ PDB t))

UMn

UMt

Inf t

PDB t

=

=

=

=

Upah Minimum yang ditetapkan

Upah Minimum tahun berjalan

Inflasi tahun berjalan

Pertumbuhan ekonomi tahun berjalan

 

 

  1. DASAR HUKUM

 

  1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
  • KEWENANGAN DAN JADWAL PROSES PENETAPAN UMK
  1. Kewenangan Dewan Pengupahan Kabupaten :

a. Pembahasan dan Penetapan usulan UMK Tahun 2018 oleh Dewan Pengupahan  Kabupaten, diputuskan Usulan UMK Kabupaten Ponorogo sebesar Rp. 1.509.816,12 (01 Nopember 2017)

      

 

           

(suasana rapat pembahasan usulan UMK Tahun 2018 Kabupaten Ponorogo bertempat di Ndalem Katong pada tanggal 03 November 2017, dihadiri oleh 3 unsur yaitu unsur pemerintah, APINDO dan SPSI)

b. Rekomendasi usulan UMK Tahun 2018 ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Gubernur Jatim adalah sebesar Rp. 1.509.816,12 (08 Nopember 2017)2

2. Kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi :

  1. Pembahasan dan Penetapan usulan UMK 2018 oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk direkomendasikan kepada Gubernur (15 Nopember 2017)
  2. Presentasi Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur (16 Nopember 2017)
  3. Penetapan UMK Tahun 2018 oleh Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 75 Tahun 2017 tanggal 17 Nopember 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 Rp. 1.509.816,12 untuk Kabupaten Ponorogo (paling lambat 21 Nopember 2017)