Forum Keserasian Sosial Nasional Berbasis Kearifan Lokal

2

Senin (28/9) Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Andi ZA Dulung memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan Pemantapan Koordinator Provinsi, Kab/Kota dan Pendamping Verifikasi Proposal Forum Keserasian Sosial Tahun 2015 di Hotel Singgasana Makassar.

1

Dalam kesempatan itu Mensos meminta kepada Dirjen Linjamsos supaya institusionalisasi
dariĀ Forum Keserasian Sosial ini lebih dikuatkan dengan struktur yang terstratifikasi pada tingkat nasional, provinsi, kab/kota, kecamatan, kelurahan dan desa. Ini menjadi penting karena kalau ada Forum Keserasian Sosial maka perlu mitra untuk membangun komunikasi.

Sesuai UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, ada mandat yang diwenangkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kab/Kota bersama pranata adat dan pranata sosial. Pada posisi kuatnya status kelembagaan ini dan mandat UU tentang penanganan konflik sosial, maka pada pertemuan di Surabaya bulan lalu, koordinasi di Kementerian Sosial antara Dit. PSKBS dengan Dirjen Linjamsos, akhirnya sepakat bersama dengan peserta mendeklarasikan Forum Keserasian Sosial Nasional.

2

Oleh karena itu yang kita kukuhkan adalah Care Taker-nya dengan harapan dalam waktu maksimal 60 hari sudah bisa menentukan para guru bangsa yang kredibilitas dan aksesbilitasnya tinggi, bisa kita hadirkan kembali untuk mendapatkan proses pengukuhan sebagai Forum Koordinasi atau Forum Komunikasi dari Forum Keserasian Sosial Nasional” ujar Mensos.

Disampaikan pula oleh Mensos, bahwa saat ini kita sedang bersiap-siap untuk menata harmoni sosial diantara seluruh warga bangsa yang kebetulan seka
rang ini ada 267 bupati, walikota dan gubernur yang akan melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Harus dilakukan proses deteksi dini terhadap konflik sosial yang
bisa terjadi saat pelaksanaan pilkada nanti. Ini akan lebih efektif sesuai dengan program kita yang berbasis desa dan kelurahan, karena penanganan konflik sosial ini basisnya desa dan kelurahan.

Kementerian Sosial sedang menyiapkan berbagai Sumber Daya Manusia untuk layanan s533penandatanganan_mouosial yang oleh UU Pemerintah Desa sudah masuk dalam 6 layanan dasar. Dan sudah dilayangkan surat pada Mei lalu kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa UU Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang menempatkan sosial menjadi satu dari enam layanan dasar, maka sudah saatnya Dinas Sosial Tingkat II Kab/Kota harus melaksanakan fungsi tunggal, tidak bisa digandeng-gandeng fungsi sosialnya dengan yang lain.

Selain itu, juga dilaksanakan penandatangan MoU tentang Pengadaan Konselirasi Psikososial antara Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Regional V Sulewesi, Dr. Abdul Hayat, M. Si dengan Tokoh Psikologi Universitas Makassar Profesor Muhammad Zuhpri. Penandatangan MoU disaksikan oleh Menteri Sosial dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Sumber : Kemensos RI

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *